Jurnal Aplikasi Perpajakan

ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF LOCAL ORIGINAL INCOME SOURCES IN CENTRAL LOMBOK DISTRICT BEFORE AND AFTER THE MANDALIKA SPECIAL EKONOMMIC ZONE (SEZ) WAS BUILT

2025-05-01T22:35:47+01:00

The aims of this research is to analize the effectiveness of sources Local Original Income before and after the construction of Mandalika SEZ ( = KEK). The analytical tool used in this research is Ratio of revenue Realisation to Target. The effectiveness of local taxes was quite higer before The Mandalika KEK was built compare to after Mandalika KEK was built. The effectiveness of Retribution regional levies was less effective both before and after the construction of the Mandalika KEK. The effectiveness of levies from Regiuonal Wealth Management yield before the mandalika KEK wqs built was very effective compare to after to The Mandalika KEK was built. The effectiveness of levies of other legitimate local original income before and after the construction of The Mandalika KEK is very effective. The effectiveness of levies on sources of Local Original Income is very dependent on the accuracy of determining targets and Taxpayer Complience in paying regional Taxes. Even though the level of effectiveness is’t fixed, sometimes very effective and sometimes not effective, The Local Original Income after the construction The Mandalika KEK from 2018 to 2023 is quite higer namely on average of IDR 212.372.o74 much greater then before the The Mandalika KEK wass built. The average of Local original income after The Mandalika KEK was built was IDR 200.025.312,2 and the average The Local Original Incoime before the Mandalika KEK wqs only IDR 174.717.156 or increase of 14.48 %.

Key ward: Effectiveness of levies on sources of original regional income

Mahasiswa

2025-05-02T22:28:14+01:00

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi (TI) telah mengubah lanskap perpajakan di Indonesia, menciptakan peluang baru untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan efisiensi administrasi pajak. Dengan memanfaatkan platform digital seperti e-filing dan aplikasi perpajakan, pemerintah dapat memudahkan proses pelaporan dan pembayaran pajak, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem perpajakan. Data menunjukkan bahwa tingginya akses internet di masyarakat mendukung penerapan kebijakan perpajakan yang adaptif terhadap ekonomi digital, termasuk pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk transaksi digital. Dalam konteks ini, TI bukan hanya berfungsi sebagai alat untuk memfasilitasi pelaporan pajak, tetapi juga sebagai pendorong kesadaran dan pemahaman wajib pajak terhadap kewajiban mereka. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem perpajakan berbasis teknologi berkontribusi positif terhadap kepatuhan pajak. Oleh karena itu, penguatan infrastruktur digital dan perlindungan data menjadi sangat penting untuk menciptakan ekosistem perpajakan yang aman dan efisien di era digital ini

DINAMIKA KEPATUHAN PAJAK TERHADAP WAJIB PAJAK UMKM DI INDONESIA

2025-05-01T22:35:06+01:00

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengkaji dinamika kepatuhan pajak di kalangan wajib pajak Indonesia yang merupakan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pendekatan studi literatur digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui aspek internal (pengetahuan, kesadaran, dan sikap terhadap pajak) dan eksternal (kebijakan pemerintah, layanan otoritas pajak, dan lingkungan sosial) yang mempengaruhi kepatuhan pajak pada UMKM. Tinjauan terhadap beberapa penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa hambatan terbesar dalam meningkatkan kepatuhan pajak UMKM antara lain rendahnya literasi pajak, perasaan tidak adil dalam sistem perpajakan, dan kesulitan dalam memenuhi kewajiban administratif. Di sisi lain, kesadaran dan kepatuhan pajak dapat ditingkatkan melalui program insentif, penyederhanaan prosedur perpajakan, dan bantuan dari pemerintah dan asosiasi UMKM. Studi ini juga menekankan pentingnya meningkatkan edukasi perpajakan dan membuat informasi yang mudah diakses oleh para wajib pajak UMKM dalam rangka menumbuhkan lingkungan perpajakan yang kondusif. Temuan-temuan dari studi ini akan menghasilkan saran-saran kebijakan yang lebih berguna untuk meningkatkan kepatuhan pajak UMKM di Indonesia.

PROSES PEMINDAHBUKUAN ATAS KESALAHAN PEMBUATAN KODE BILLING MELALUI FITUR E-PBK PADA SITUS DJP ONLINE DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA PRAYA

2025-05-01T22:34:40+01:00

ABSTRAK

Pemindahbukuan pajak karena kesalahan kode billing adalah tindakan untuk memperbaiki kesalahan pencatatan pembayaran pajak yang disebabkan oleh penggunaan kode billing yang salah saat melakukan pembayaran. Kode billing adalah identifikasi unik yang digunakan untuk mencatat jenis pajak, periode pajak, dan informasi terkait pembayaran lainnya. Hal ini dapat menyebabkan kewajiban pajak tidak tercatat dengan benar di sistem administrasi perpajakan. Oleh karena itu, diperlukan pemindahbukuan untuk mengalihkan pembayaran tersebut ke kode billing yang benar. Dari Penjelasan ini, judul magang yang dipilih adalah: Proses Pemindahbukuan Atas Kesalahan Pembuatan Kode Billing Melalui Fitur E-PBK Pada Situs DJP Online Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Praya.

Dalam Pasal 1 ayat 28 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan penyetoran Pajak, sebagaimana telah diubah terakhir dengan ( s.t.d.t.d. ) PMK No.18/2021 tentang Cipta Kerja, bahwa: Pemindahbukuan merupakan suatu proses memindahbukukan penerimaan pajak untuk dibukukan pada penerimaan pajak yang sesuai. Proses pemindahbukuan ini dapat dilakukan dalam hal terjadi kesalahan pembayaran atau penyetoran pajak.

Kata Kunci: Proses Pemindahbukuan, Kesalahan Pembuatan Kode Billing Dan Fitur E-PBK

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI WAJIB PAJAK DALAM KEPATUHAN MELAKUKAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) (STUDI DI DESA LENEK KECAMATAN LOMBOK TIMUR)

2025-05-04T22:51:38+01:00

Tax is a mandatory leivy imposeid on taxpayeirs without reiceiiving direict compeinsation which is useid for thei prospeirity of thei community onei of theisei is Land and Building Tax (PBB). This study aims to deiteirminei what factors havei an influeincei on taxpayeir compliancei in paying Land and Building Tax (PBB) in Leineik Villagei, East Lombok District. Thei samplei in this study was 100 taxpayeir reispondeints in Leineik Villagei. Primary data was useid in this study using data colleiction teichniqueis through queistionnaireis. Thei data analysis meithod useid is multiplei lineiar reigreission analysis. Thei reisults of thei study show that partially and simultaneiously, thei variableis of taxpayeir knowleidgei and taxpayeir awareineiss do not havei an influeincei on taxpayeir compliancei in paying Land and Building Tax (PBB).

Ketentuan Pemberian Insentif PPN Ditanggung Pemerintah Sebesar 100% Atas Penyerahan Rumah Bagi Pengusaha Pengembang Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Praya

2025-05-04T22:51:23+01:00

ABSTRAK

Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui ketentuan pemberian insentif PPN ditanggung pemerintah sebesar 100% atas penyerahan rumah bagi pengusaha pengembang, mengetahui syarat-syarat untuk mendapatkan insentif PPN ditanggung pemerintah pada sektor perumahan. Dari hasil penulisan yang dilakukan dalam laporan ini bahwa ketentuan pemberian insentif PPN 100% diberikan kepada rumah tapak dan/atau rumah susun yang sudah memenuhi syarat dan standar yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam PMK No 7 tahun 2024 stdd PMK No 61 tahun 2024. Hasil penelitian memberikan informasi bahwa praktek yang telah dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka dengan demikian dapat menambah pendaptan daerah dan negara objek pajak tersebut yang dapat digunakan dalam pembangunan. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan aplikasi berjalan dengan baik karena dijalankan oleh sumber daya manusia yang memilikompetensi yang baik.

The Requirements For Granting The 100% Government-Borne Vat Incentive On House Handovers For Property Developers At Kantor Pelayanan Pajak Pratama Praya (Pratama Tax Office Praya)

ABSTRACT

The purpose of writing this final assignment is to find out the provisions for providing 100% government-borne PPN incentives for the transfer of houses to developer entrepreneurs, to find out the requirements for obtaining government-borne PPN incentives in the housing sector. From the results of the writing carried out in this report, the provisions for providing 100% PPN incentives are given to landed houses and/or flats that have met the requirements and standards in accordance with the provisions stated in PMK No. 7 of 2024 stdd PMK No. 61 of 2024. The results of the study provide information that the practices that have been carried out are in accordance with applicable regulations, so that they can increase regional and state income for the tax object which can be used in development. This study shows that the implementation of the application is running well because it is run by human resources who have good competence.

Analisis Pengaruh Tingkat Kepatuhan Pajak dan Jumlah Tenaga Kerja Formal terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia

2025-05-11T23:59:30+01:00

Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) memegang peran vital dalam struktur fiskal Indonesia, menyumbang porsi besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, optimalisasi penerimaan PPh masih menghadapi tantangan struktural berupa rendahnya kepatuhan wajib pajak dan dominasi tenaga kerja informal dalam pasar kerja nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepatuhan pajak dan jumlah tenaga kerja formal terhadap penerimaan PPh di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif eksplanatori dengan metode regresi linier berganda model semi-log berdasarkan data deret waktu dari tahun 2009 hingga 2023. Hasil analisis menunjukkan bahwa baik kepatuhan pajak maupun tenaga kerja formal berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPh secara parsial dan simultan, dengan adjusted R² sebesar 0,9242. Koefisien regresi menunjukkan bahwa peningkatan 1% kepatuhan pajak berasosiasi dengan kenaikan penerimaan PPh sebesar 0,9242%, sementara tambahan satu juta tenaga kerja formal meningkatkan PPh sekitar 2,278%. Temuan ini menunjukkan pentingnya strategi peningkatan kepatuhan pajak dan formalisasi tenaga kerja dalam memperluas basis pajak. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis pada literatur perpajakan serta implikasi praktis bagi kebijakan fiskal berbasis bukti, terutama dalam desain reformasi perpajakan dan perluasan sektor formal untuk mendukung keberlanjutan fiskal Indonesia.

INOVASI KEBIJAKAN HUKUM IMPLEMENTASI PAJAK PROGRESIF BERBASIS “PROGRESIVE TAXATION” GUNA MENINGKATKAN WAJIB PAJAK PADA UMKM

2025-05-10T23:29:15+01:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi pajak progresif berbasis progressive taxation dalam meningkatkan jumlah wajib pajak pada sektor UMKM di Indonesia. Meskipun sektor UMKM memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian, penerimaan pajak dari sektor ini masih rendah. Salah satu faktor utama yang menghambat kepatuhan pajak adalah rendahnya literasi perpajakan dan kompleksitas prosedur administrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur, analisis kebijakan, dan wawancara dengan pelaku UMKM untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang penerapan pajak progresif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak progresif dapat meningkatkan keadilan sosial dalam perpajakan dan mengurangi ketimpangan, namun implementasinya memerlukan penyederhanaan prosedur administrasi dan peningkatan edukasi perpajakan untuk pelaku UMKM. Penggunaan teknologi digital dalam administrasi pajak juga disarankan untuk meningkatkan efisiensi dan kepatuhan pajak sektor UMKM. Kesimpulannya, inovasi kebijakan pajak progresif berpotensi meningkatkan kontribusi UMKM terhadap penerimaan pajak nasional

ANALISIS PERAN ANGGARAN KEPARIWISATAAN DALAM MENDUKUNG PENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH PADA SEKTOR PARIWISATA KEK MANDALIKA

2025-06-04T01:52:39+01:00

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika merupakan proyek strategis nasional yang difokuskan pada pengembangan pariwisata di Kabupaten Lombok Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran anggaran dinas teknis, khususnya Dinas Pariwisata, dalam mendukung pengembangan sektor pariwisata serta kontribusinya terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif analitis untuk menganalisis data anggaran, statistik kunjungan wisatawan, dan wawancara dengan pemangku kepentingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan signifikan pada alokasi anggaran serta jumlah kunjungan wisatawan selama periode 2020–2024. Namun, kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD belum menunjukkan hasil optimal karena lemahnya pencatatan pajak, potensi kebocoran retribusi, serta rendahnya tingkat hunian wisatawan di sekitar KEK Mandalika. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas anggaran pariwisata sangat dipengaruhi oleh ketepatan sasaran program, kualitas implementasi, serta sinergi lintas sektor. Rekomendasi penelitian menekankan perlunya perencanaan anggaran berbasis output, digitalisasi sistem penerimaan daerah, serta penguatan peran Dinas Pariwisata dalam pengembangan destinasi unggulan secara berkelanjutan.

OPTIMALISASI KEPATUHAN PELAPORAN PPN MELALUI CORETAX DAN EFISIENSI PAJAK

2025-06-04T03:13:49+01:00

Coretax terbilang baru bagi wajib pajak dikarenakan coretax mulai diperlakukan mulai Januari 2025 untuk pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan) masa PPN (Pajak Pertambahan Nilai). Untuk itu dalam penelitian ini memiliki tujuan yaitu menguji pengaruh Implementasi Coretax, efisiensi dan literasi digital terhadap kepatuhan pelaporan PPN. Selain itu untuk menguji literasi pajak memperkuat hubungan antara implementasi coretax dengan kepatuhan pelaporan PPN, dan untuk menguji literasi pajak dapat memperkuat hubungan antara efisiensi pajak dengan kepatuhan pelaporan PPN. System coretax sebagai platform digital terintegrasi yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Indonesia, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan, khususnya PPN. Metode analisis yang digunakan yaitu menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) berbasis Partial Least Squares (PLS-SEM) dengan perangkat lunak SmartPLS 4.0. Hasil dari penelitian ini yaitu implementasi coretax tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan PPN, efisiensi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan PPN. literasi digital berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan PPN, literasi digital dapat memperkuat hubungan antara implementasi coretax dengan kepatuhan pelaporan PPN, Literasi digital dapat memperkuat hubungan antara efisiensi pajak dengan kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Kegunaan Coretax dan Kemudahan Akses Terhadap Minat Karier Mahasiswa Akuntansi Dengan Mediasi Literasi Pajak

2025-06-04T03:10:07+01:00

Di era digitalnya ini, coretax mulai diberlakukan di awal tahun 2025 dan pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan Orang Pribadi dan Badan mulai diberlakukan ditahun 2026. Untuk itu diperlukan adanya pemahaman dari pengguna dalam mengoperasikan coretax. Sehingga dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji Kegunaan Coretax, kemudahan akses, literasi pajak berpengaruh terhadap Minat Mahasiswa Akuntansi berkarier dibidang perpajakan. Selain itu literasi pajak memediasi hubungan antara kegunaan coretax dan kemudahan akses terhadap minat mahasiswa akuntansi berkarier dibidang perpajakan. Metode analisis yang digunakan yaitu menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) berbasis Partial Least Squares (PLS-SEM) dengan perangkat lunak SmartPLS 4.0. Hasil dari penelitian ini yaitu kegunaan coretax dan kemudahan akses berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi berkarier dibidang perpajakan, sedangkan literasi pajak tidak berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi berkarier dibidang perpajakan. Disisi lain literasi pajak dapat memediasi hubungan antara kegunaan coretax dan kemudahan akses terhadap minat mahasiswa akuntansi berkarier dibidang perpajakan. Disarankan sebaiknya dari pihak direktorat jendral pajak memberikan edukasi untuk menjalankan aplikasi coretax untuk mahasiswa yang bertujuan sebagai bekal mahasiswa dalam dunia kerja.

PROSES LAYANAN PENDAFTARAN INTERNATIONAL MOBILE EQUIPMENT IDENTITY (IMEI) PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI (KPPBC) TIPE MADYA PABEAN C MATARAM

2025-06-05T01:51:34+01:00

This study aims to analyze the implementation of the IMEI registration service for telecommunication devices brought by passengers from abroad, as well as to evaluate the effectiveness of the service system through the utilization of the SIMETRIS application. This research employs a descriptive qualitative method with data collection techniques including observation, document review, and interviews. The theoretical framework encompasses public policy implementation, public service theory, and customs regulations related to IMEI. The results indicate that the IMEI registration procedure has been carried out in accordance with the provisions of the Director General of Customs and Excise Regulation Number PER-13/BC/2021 in conjunction with PER-7/BC/2023, supported by the CEISA PRM digital system and the SIMETRIS application. These innovations have proven to enhance service efficiency, data accuracy, and transparency. However, challenges remain, particularly regarding the low level of public understanding of the registration procedure and limited access to information. Therefore, more extensive public communication strategies and education efforts are needed to ensure optimal implementation of the policy.

STRATEGI DAN TANTANGAN PERPAJKAN DIGITAL DI INDONESIA: PENDEKATAN HUKUM DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK

2025-06-07T01:55:25+01:00

Penelitian ini membahas tantangan dan upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Indonesia pada era digital. Dengan pertumbuhan ekonomi digital yang pesat, pemerintah menghadapi kendala seperti rendahnya kesadaran pajak, kompleksitas regulasi, serta keterbatasan teknologi dan pengawasan. Upaya yang dilakukan meliputi modernisasi sistem administrasi perpajakan melalui digitalisasi, edukasi dan sosialisasi perpajakan, serta penegakan hukum yang lebih tegas dan adil. Hasilnya menunjukkan bahwa kombinasi strategi pelayanan yang ramah, transparan, dan teknologi canggih dapat menjadi acuan dalam merancang kebijakan perpajakan yang adaptif dan berkelanjutan demi mendukung pembangunan nasional. Penelitian ini merekomendasikan pengembangan sistem perpajakan digital yang inklusif dan berkelanjutan, serta peningkatan literasi pajak digital untuk mendukung transformasi perpajakan yang adil dan efisien di Indonesia.

Pengaruh Edukasi Pajak Dan Lingkungan Sosial Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Dalam Melaporkan Pajak Di Masyarakat Kejaksan Kota Cirebon

2025-06-07T01:55:11+01:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh edukasi pajak dan lingkungan sosial terhadap kesadaran wajib pajak dalam melaporkan pajak pada masyarakat Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang memerlukan kesadaran tinggi dari masyarakat agar pemungutan pajak berjalan optimal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 98 responden, yang dipilih menggunakan teknik Proportionate Stratified Random Sampling dari populasi sebanyak 6.311 orang. Pengolahan data dilakukan menggunakan SPSS. Hasil uji parsial (uji t) menunjukkan bahwa edukasi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak (nilai thitung 0,825 < ttabel 1,66; signifikansi 0,411 > 0,05), sementara lingkungan sosial berpengaruh positif dan signifikan (nilai thitung 6,684 > ttabel 1,66; signifikansi 0,000 < 0,05). Hasil uji simultan (uji F) menunjukkan bahwa kedua variabel secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak (Fhitung 60,968 > Ftabel 3,09; signifikansi 0,000 < 0,05). Penelitian ini menekankan pentingnya peran lingkungan sosial dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan masyarakat.

JAP REFORMASI HAK PEMAJAKAN ATAS EKONOMI DIGITAL DENGAN ANALISIS HUKUM TERHADAP PENERAPAN PILAR 1 OECD/G20 DALAM KONTEKS GLOBAL DAN NASIONAL

2025-06-07T01:54:56+01:00

Reformasi hak pemajakan atas ekonomi digital menjadi isu sentral dalam perdebatan
global mengenai keadilan fiskal dan kedaulatan negara di era digitalisasi. Artikel ini
menganalisis penerapan Pilar 1 dari OECD/G20 Inclusive Framework sebagai upaya
untuk mengalokasikan sebagian hak pemajakan kepada yurisdiksi pasar, terutama
dalam konteks hukum internasional dan kebijakan nasional Indonesia. Pilar 1
memperkenalkan pendekatan baru terhadap prinsip kehadiran ekonomi signifikan,
Amount A, Amount B, serta kerangka kepastian hukum dalam pemajakan entitas
digital lintas negara. Kajian ini menemukan bahwa Pilar 1 menandai pergeseran
fundamental dari prinsip klasik permanent establishment menuju pemajakan berbasis
pasar, yang berimplikasi terhadap kedaulatan fiskal nasional, perjanjian pajak
bilateral, dan sistem penegakan hukum. Dalam konteks Indonesia, kebijakan
unilateral seperti PMK No. 48/PMK.03/2020 telah menjadi langkah awal yang
strategis, namun memerlukan harmonisasi dengan instrumen multilateral. Artikel ini
merekomendasikan reformasi hukum domestik, penguatan kapasitas administrasi
perpajakan, serta partisipasi aktif Indonesia dalam forum internasional guna
memastikan implementasi Pilar 1 secara berdaulat dan berkeadilan

DAMPAK BORDER TAX TERHADAP EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PPN ATAS TRANSAKSI PERDAGANGAN INTERNASIONAL DI WILAYAH PERBATASAN

2025-06-19T02:28:27+01:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan border tax terhadap efektivitas pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi perdagangan internasional di wilayah perbatasan. Border tax, yang mengenakan PPN atas impor dan membebaskan ekspor, memiliki potensi untuk memengaruhi dinamika perdagangan dan mekanisme pemungutan PPN, terutama di wilayah perbatasan yang memiliki karakteristik transaksi lintas negara yang unik. penelitian ini melakukan analisis bibliometrik menggunakan VOSViewer dan tinjauan literatur. Analisis bibliometrik VOSViewer digunakan untuk secara visual mewakili distribusi publikasi akademik dan menentukan kelompok penelitian utama, sementara tinjauan literatur bertujuan untuk menyoroti tematema penelitian yang dominan. Pemeriksaan publikasi akademik mengungkapkan keberadaan 1000 artikel jurnal yang relevan tentang Border Tax, menggarisbawahi minat penelitian yang patut diperhatikan dalam subjek ini. Metodologi terdiri dari : (1) visualisasi distribusi publikasi jurnal yang berkaitan dengan Border Tax; (2) visualisasi hasil bibliometrik VOSViewer terkait dengan Border Tax, dengan fokus pada identifikasi cluster dan komponennya; dan (3) identifikasi tema penelitian mengenai Border Tax melalui tinjauan literatur yang ada. Temuan menunjukkan bahwa: (1) analisis publikasi jurnal mengungkapkan keberadaan 1000 publikasi tentang Border Tax; (2) analisis bibliometrik VOSViewer menggambarkan keberadaan 9 cluster yang berbeda dan 253 item topik dalam jaringan penelitian Border Tax. Border Tax telah muncul sebagai subjek studi yang menawan dengan konsekuensi yang luas. Penelitian ini meletakkan dasar yang kuat untuk penyelidikan yang akan datang tentang Border Tax dan memfasilitasi perumusan kebijakan yang lebih manjur.

Kata Kunci : Border Tax, bibliometrik, VOSViewer, literatur riview

Pengaruh Pemahaman Akuntansi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak di Kalangan UMKM Kota Mataram

2025-06-23T02:38:16+01:00

This study aims to analyze the influence of tax accounting comprehension on tax compliance among Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Mataram City. The research employed a quantitative associative approach with data collected through structured questionnaires. A total of 100 active MSME respondents were selected using purposive sampling. The data were analyzed using simple linear regression. The results indicate that tax accounting comprehension has a positive and significant effect on tax compliance, with a regression coefficient of 0.651 and a determination coefficient (R²) of 0.487. These findings support the Theory of Planned Behavior and Deterrence Theory, highlighting the importance of tax literacy in shaping compliant behavior. Therefore, enhancing MSME actors' understanding of tax and accounting is a key factor in improving sustainable tax compliance.

ANALISIS ASPEK PERPAJAKAN PT PMA DI INDONESIA: STUDI KASUS WAJIB PAJAK NON PKP

2025-06-25T02:38:58+01:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik perpajakan pada perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang belum berstatus Pengusaha Kena Pajak (Non PKP) dan baru berdiri pada tahun 2022–2023. Fokus penelitian adalah pada implementasi kewajiban pajak, tantangan yang dihadapi, serta tingkat pemahaman dan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan yang berlaku di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara semi-terstruktur kepada pihak internal perusahaan dan konsultan pajak eksternal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun belum berstatus PKP, perusahaan tetap memiliki kewajiban perpajakan seperti pelaporan SPT Tahunan PPh Badan, pemotongan PPh Pasal 21, dan pelaporan atas transaksi jasa dan sewa. Tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan pemahaman pajak, ketergantungan terhadap konsultan, serta hambatan dalam pengajuan status PKP secara sukarela. Penelitian ini merekomendasikan perlunya edukasi pajak sejak awal pendirian perusahaan serta peningkatan peran Direktorat Jenderal Pajak dalam membina wajib pajak badan usaha asing yang baru berdiri. Temuan ini juga menambah wawasan literatur perpajakan, khususnya pada entitas PMA skala kecil dan tahap awal.

EFEKTIVITAS PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR di MATARAM

2025-06-27T02:39:21+01:00

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sanksi pajak, kesadaran pajak, pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Adapun populasi dalam penelitian ini yaitu wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor yang berdomisili di Mataram. Sampel penelitian dalam penelitian ini yaitu 100 wajib pajak kendaraan bermotor. Kuesioner disebar dengan menggunakan 4 skala penelitian. Adapun kuesioner disebar dengan menggunakan google form dan hard copy. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) berbasis Partial Least Squares (PLS-SEM) dengan perangkat lunak SmartPLS 4.0. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan pemutihan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Saran dalam penelitian ini sebaiknya memiliki jangkaun lebih luas terkait tentang populasi penelitian, misalnya seluruh Nusa Tenggara Barat. Saran selanjutnya yaitu terkait tentang variabel penelitian dengan menambah variabel penelitian atau menambah variabel moderasi atau mediasi seperti halnya sosialisasi pajak.