PROSES LAYANAN PENDAFTARAN INTERNATIONAL MOBILE EQUIPMENT IDENTITY (IMEI) PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI (KPPBC) TIPE MADYA PABEAN C MATARAM
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
This study aims to analyze the implementation of the IMEI registration service for telecommunication devices brought by passengers from abroad, as well as to evaluate the effectiveness of the service system through the utilization of the SIMETRIS application. This research employs a descriptive qualitative method with data collection techniques including observation, document review, and interviews. The theoretical framework encompasses public policy implementation, public service theory, and customs regulations related to IMEI. The results indicate that the IMEI registration procedure has been carried out in accordance with the provisions of the Director General of Customs and Excise Regulation Number PER-13/BC/2021 in conjunction with PER-7/BC/2023, supported by the CEISA PRM digital system and the SIMETRIS application. These innovations have proven to enhance service efficiency, data accuracy, and transparency. However, challenges remain, particularly regarding the low level of public understanding of the registration procedure and limited access to information. Therefore, more extensive public communication strategies and education efforts are needed to ensure optimal implementation of the policy.
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
References
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2021). Reformasi Birokrasi dan Inovasi Layanan Publik DJBC. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Dwiyanto, A. 2018. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Edwards III, G.C. 1980. Implementing Public Policy. Washington, DC: Congressional Quarterly Press.
Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-35/BC/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran International Mobile Equipment Identity (IMEI) atas Perangkat Telekomunikasi yang Dibawa oleh Penumpang dari Luar Negeri.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2020. Jakarta: DJBC.
Lestari, N.P. 2021. “Analisis Implementasi Kebijakan Pengendalian IMEI Di Indonesia.” Jurnal Kebijakan Publik 15(1): 45–56.
Lestari, R, P.W Handayani, and A Auliandri. 2021. “Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Program Legalisasi Perangkat Elektronik Melalui Pendaftaran IMEI.” Jurnal Kebijakan Publik dan Administrasi 7(2): 101–13.
Mazmanian, D.A, and P.A Sabatier. 1983. Implementation and Public Policy. Glenview: Foresman and Compani.
Moenir, H.A. 2010. Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara.
Nugroho, R., and A Prasetya. 2022. “Kebijakan IMEI Dan Dampaknya Terhadap Industri Telekomunikasi Nasional.” Jurnal Regulasi & Kebijakan Digital 4(2): 101–15.
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-13/BC/2021 tentang Tata Cara Pendaftaran International Mobile Equipment Identity (IMEI) atas Perangkat Telekomunikasi yang Dibawa Penumpang dari Luar Negeri.
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-7/BC/2023 tentang Perubahan atas PER-13/BC/2021 tentang Tata Cara Pendaftaran IMEI.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut.
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui Identifikasi IMEI.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Putra, A. H, and N. Suryani. 2022. “Efektivitas Kebijakan Pendaftaran IMEI Dalam Menekan Peredaran Perangkat Ilegal.” Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik 9(1): 25–58.
Putra, H.W. 2022. “Analisis Dampak Kebijakan Registrasi IMEI Terhadap Penerimaan Negara Dan Peredaran Barang Ilegal Di Indonesia.” Jurnal Ilmu Kepabeanan dan Cukai 5(1): 45–58.
Rahmawati, S. 2023. “Evaluasi Pelaksanaan Pendaftaran IMEI Di Bandara Internasional: Studi Kasus Bea Cukai Soekarno-Hatta.” Jurnal Administrasi Negara 18(2): 78–89.
Ramadhani, D, and R. Syahrial. 2023. “Pengaruh Digitalisasi Layanan Kepabeanan Terhadap Efisiensi Dan Transparansi Di Wilayah Sumatera.” Jurnal Teknologi Informasi dan Administrasi Publik 5(1): 47–56.
Sari, M.P, and K Dwijatna. 2021. “Efektivitas Digitalisasi Layanan Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Dalam Rangka Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik.” Jurnal Administrasi Publik 8(2): 113–25.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.