Dasar Penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Untuk Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Pada Dinas Pemuda Dan Olahraga Lombok Barat

Abstract

Laporan Kegiatan Magang MBKM penulis mengangkat judul “Dasar Penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Untuk Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Pada Dinas Pemuda Dan Olahraga Lombok Barat”. Tujuan Kegiatan Magang adalah untuk mengetahui Dasar Penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 untuk Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)  Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Lombok Barat.

Selama Kegiatan Magang yang dilakukan penulis pada Dinas Pemuda dan Olahraga Lombok Barat yang berlangsung selama 3 bulan dimulai dari dari tanggal 4 September 2023 sampai dengan 4 Desember 2023. Kegiatan Magang dilakukan selama 5 hari kerja yaitu senin s/d jumat setiap minggunya, dengan waktu kerja hari senin-kamis yaitu  07.30 -16.00 wita, dan waktu kerja untuk hari jumat 07.30-16-30 wita.

Dalam hal ini Dasar Penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 untuk Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) mengacu kepada peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 yang didalamnya mengatur tentang tatacara pemotongan PPh pasal 21 terhadap penghasilan PNS yaitu berdasarkan golongan, golongan I dan II dengan tarif 0%, golongan III dengan tarif 5%, dan golongan IV dengan tarif pengenaan 15%.

Dalam melaksanakan kewajiban perpajakan serta melakukan perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan Perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 atas Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang dilakukan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Lombok Barat telah sesuai dengan  Undang-Undang yang berlaku.