JAP REFORMASI HAK PEMAJAKAN ATAS EKONOMI DIGITAL DENGAN ANALISIS HUKUM TERHADAP PENERAPAN PILAR 1 OECD/G20 DALAM KONTEKS GLOBAL DAN NASIONAL REFORMASI HAK PEMAJAKAN ATAS EKONOMI DIGITAL DENGAN ANALISIS HUKUM TERHADAP PENERAPAN PILAR 1 OECD/G20 DALAM KONTEKS GLOBAL DAN NASIONAL

Article Sidebar

pdf
Published: May 29, 2025
DOI: https://doi.org/10.29303/jap.v6i1.106
Keywords:
Pilar 1, hak pemajakan, ekonomi digital, OECD/G20, hukum pajak internasional

Main Article Content

WAYAN ELSA APRILIA WAYAN ELSA APRILIA

Abstract

Reformasi hak pemajakan atas ekonomi digital menjadi isu sentral dalam perdebatan
global mengenai keadilan fiskal dan kedaulatan negara di era digitalisasi. Artikel ini
menganalisis penerapan Pilar 1 dari OECD/G20 Inclusive Framework sebagai upaya
untuk mengalokasikan sebagian hak pemajakan kepada yurisdiksi pasar, terutama
dalam konteks hukum internasional dan kebijakan nasional Indonesia. Pilar 1
memperkenalkan pendekatan baru terhadap prinsip kehadiran ekonomi signifikan,
Amount A, Amount B, serta kerangka kepastian hukum dalam pemajakan entitas
digital lintas negara. Kajian ini menemukan bahwa Pilar 1 menandai pergeseran
fundamental dari prinsip klasik permanent establishment menuju pemajakan berbasis
pasar, yang berimplikasi terhadap kedaulatan fiskal nasional, perjanjian pajak
bilateral, dan sistem penegakan hukum. Dalam konteks Indonesia, kebijakan
unilateral seperti PMK No. 48/PMK.03/2020 telah menjadi langkah awal yang
strategis, namun memerlukan harmonisasi dengan instrumen multilateral. Artikel ini
merekomendasikan reformasi hukum domestik, penguatan kapasitas administrasi
perpajakan, serta partisipasi aktif Indonesia dalam forum internasional guna
memastikan implementasi Pilar 1 secara berdaulat dan berkeadilan

Article Details

How to Cite
WAYAN ELSA APRILIA, W. E. A. (2025). JAP REFORMASI HAK PEMAJAKAN ATAS EKONOMI DIGITAL DENGAN ANALISIS HUKUM TERHADAP PENERAPAN PILAR 1 OECD/G20 DALAM KONTEKS GLOBAL DAN NASIONAL: REFORMASI HAK PEMAJAKAN ATAS EKONOMI DIGITAL DENGAN ANALISIS HUKUM TERHADAP PENERAPAN PILAR 1 OECD/G20 DALAM KONTEKS GLOBAL DAN NASIONAL. Jurnal Aplikasi Perpajakan, 6(1), 1-18. https://doi.org/10.29303/jap.v6i1.106
Issue
Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Aplikasi Perpajakan
Section
Articles
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

References

Calderón Carrero, J. M. (2021). La Reforma Fiscal Global derivada del Proyecto
OCDE/G20 BEPS 2.0: el «Blueprint» del Pilar 1. Revista de Contabilidad y
Tributación. CEF, 456(2021), 53–100. https://doi.org/10.51302/rcyt.2021.7319
Febrianti, Y. K., Mutaqqin, Z., & Cahyadini, A. (2021). Strategi Pemerintah Dalam
Meningkatkan Penerimaan Pajak Dari Kegiatan Perdagangan Melalui Sistem
Elektronik. Jurnal Poros Hukum Padjadjaran, 3(1), 69–84.
https://doi.org/10.23920/jphp.v3i1.668
Isnantiana, N. I. (2019). Hukum dan Sistem Hukum sebagai Pilar Negara. Jurnal Hukum
Ekonomi Syariah, 2(1), 19. https://doi.org/10.30595/jhes.v2i1.4470
Marbun, R., & Rahayu, N. (2023). Tinjauan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Atas
Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Domestik dan Asing. Owner, 7(2), 932–
944. https://doi.org/10.33395/owner.v7i2.1419
Oecd, P., Aspek, D., Penghasilan, P., Djunaedi, N., & Tjahjono, J. K. (2025). Jurnal Kreasi
Ekonomi Nusantara Jurnal Kreasi Ekonomi Nusantara. 6(2), 33–48.
Rahmi, N., Arimbhi, P., & Hidayat, V. S. (2023). Analisis Manajemen Strategi Kebijakan
Pembaharuan Core Tax Administration System (CTAS) dalam Upaya Penguatan
Reformasi Administrasi Perpajakan di Indonesia. Transparansi : Jurnal Ilmiah
Ilmu Administrasi, 6(2), 179–191.
https://doi.org/10.31334/transparansi.v6i2.3480
Surono, S., & Apriliasari, V. (2022). Pengaruh Pillar 1 OECD (Unified Approach)
Terhadap Pemajakan Digital Di Indonesia. JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian
Tax Review), 6(2S), 462–471. https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2s.1868
Tofan, A., & Trinaningsih, S. (2022). Analisis Perkembangan Pajak Transaksi
Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Pmse) Di Indonesia. Balance : Jurnal