PENGARUH GOOD GOVERNANCE, MOTIVASI, DAN EDUKASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI LOMBOK TIMUR
Main Article Content
Abstract
Penelitian bertujuan untuk menguji pengaruh impelementasi good governance terhadap kepatuhan wajib Pajak, menguji pengaruh edukasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, menguji pengaruh motivasi terhadap kepatuhan wajib pajak. Populasi dalam penelitian ini yaitu reponden atau wajib pajak PBB yang berada diwilayah Lombok Timur. Sampel penelitian wajib pajak PBB yang berada di kecamatan Labuan Haji dengan jumlah responden sebanyak 150 responden. Metode analisis data dalam menguji hipotesis dengan menggunakan smart PLS 4. Hasil penelitian menunjukkan hipotesis pertama implementasi good governance berpengaruh terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Hipotesis kedua Edukasi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Hipotesis ketiga Motivasi Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Adapun saran bagi pemerintah yaitu diperlukan ada sosialisasi atau dengan kata lain sosialisasi perlu diperbaiki. Edukasi harus lebih praktis, interaktif, dan berbasis kebutuhan lokal, bukan sekadar formalitas. Sedangkan saran bagi peneliti berikutnya dapat menambahkan variabel seperti trust (kepercayaan pada pemerintah), persepsi keadilan, atau kemudahan sistem.
Article Details

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
References
Ajzen, I. (1991). The Theory Of Planned Behavior. Organizational Behavior And Human Decision Processes, 50(2), 179-211.
Ardani, N. K. D., & Kurniawan, P. S. (2019). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Responsivitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 28(2), 1237-1265.
Chaizi, N. (2011). Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jakarta: Universitas Trisakti.
Cindy, J., & Yenni, M. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Surabaya. Tax & Accounting Review, 1(1), 49-54.
Darmawan, D. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif (3rd Ed.). Remaja Rosdakarya.
Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The "What" And "Why" Of Goal Pursuits: Human Needs And The Self-Determination Of Behavior. Psychological Inquiry, 11(4), 227-268.
Ghozali, I. & Latan, H. (2015). Partial Least Square:Konsep, Teknik Dan Aplikasi Menggunakan Smart PLS 3,0 Untuk Penelitian Empiris. Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro
Hair, J., Hult, G. T. M., Ringle, C., & Sarstedt, M. (2022). A Primer On Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM).
Halim, A. (2014). Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Heider, F. (1958). The Psychology Of Interpersonal Relations. New York: Wiley.
Kirchler, E. (2007). The Economic Psychology Of Tax Behaviour. Cambridge: Cambridge University Press.
Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Offset.
Maslow, A. H. (1943). A Theory Of Human Motivation. Psychological Review, 50(4), 370-396.
Nurmantu, S. (2005). Pengantar Perpajakan (Edisi 3). Jakarta: Granit.
Rahayu, S. K. (2017). Perpajakan Indonesia: Konsep Dan Aspek Formal. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Safri, N. (2013). Analisis Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sikap Rasional, Lingkungan, Sanksi Denda Dan Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. JRAK: Jurnal Riset Akuntansi Dan Komputerisasi Akuntansi, 4(1), 143-153.
Sari, D. (2015). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jom FEKON, 2(2), 1-15.
Suchman, M. C. (1995). Managing Legitimacy: Strategic And Institutional Approaches. Academy Of Management Review, 20(3), 571-610.
Torgler, B. (2007). Tax Compliance And Tax Morale: A Theoretical And Empirical Analysis. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
UNDP. (1997). Governance For Sustainable Human Development. New York: United Nations Development Programme.
Winerungan, O. L. (2013). Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP Di KPP Manado Dan KPP Bitung. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 1(3), 960-970.