Ketentuan Pemberian Insentif PPN Ditanggung Pemerintah Sebesar 100% Atas Penyerahan Rumah Bagi Pengusaha Pengembang Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Praya

Main Article Content

Baiq Arimbi, Suparlan Baiq Arimbi

Abstract

 


ABSTRAK

Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui ketentuan pemberian insentif PPN ditanggung pemerintah sebesar 100% atas penyerahan rumah bagi pengusaha pengembang, mengetahui syarat-syarat untuk mendapatkan insentif PPN ditanggung pemerintah pada sektor perumahan. Dari hasil penulisan yang dilakukan dalam laporan ini bahwa ketentuan pemberian insentif PPN 100% diberikan kepada rumah tapak dan/atau rumah susun yang sudah memenuhi syarat dan standar yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam PMK No 7 tahun 2024 stdd PMK No 61 tahun 2024. Hasil penelitian memberikan informasi bahwa praktek yang telah dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka dengan demikian dapat menambah pendaptan daerah dan negara objek pajak tersebut yang dapat digunakan dalam pembangunan. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan aplikasi berjalan dengan baik karena dijalankan oleh sumber daya manusia yang memilikompetensi yang baik.


The Requirements For Granting The 100% Government-Borne Vat Incentive On House Handovers For Property Developers At Kantor Pelayanan Pajak Pratama Praya (Pratama Tax Office Praya)


 


ABSTRACT


 


The purpose of writing this final assignment is to find out the provisions for providing 100% government-borne PPN incentives for the transfer of houses to developer entrepreneurs, to find out the requirements for obtaining government-borne PPN incentives in the housing sector. From the results of the writing carried out in this report, the provisions for providing 100% PPN incentives are given to landed houses and/or flats that have met the requirements and standards in accordance with the provisions stated in PMK No. 7 of 2024 stdd PMK No. 61 of 2024. The results of the study provide information that the practices that have been carried out are in accordance with applicable regulations, so that they can increase regional and state income for the tax object which can be used in development. This study shows that the implementation of the application is running well because it is run by human resources who have good competence.


 

Article Details

How to Cite
Baiq Arimbi, B. A. S. (2025). Ketentuan Pemberian Insentif PPN Ditanggung Pemerintah Sebesar 100% Atas Penyerahan Rumah Bagi Pengusaha Pengembang Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Praya. Jurnal Aplikasi Perpajakan, 6(1), 1-12. https://doi.org/10.29303/jap.v6i1.93
Section
Articles

References

Anonim. (2018). Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet AB Terpadu.

Jatmiko, A. (2023, November ). Self Assessment System, Ciri-ciri, Kelebihan, dan Kekurangannya. Retrieved from www.msn.com: https://www.msn.com/id-
id/ekonomi/ekonomi/self-assessment-system-ciri-ciri-kelebihan-dan-kekurangannya/ar- AA1i6Y1p

OnlinePajak, B. (2023, Oktober 14). Sanksi Tidak Menerbitkan Faktur Pajak: Instrumen Penegakan Kepatuhan Pajak. Retrieved from www.online-pajak.com:
https://www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/sanksi-tidak-menerbitkan-faktur-pajak

Maulida, R. (2023, November 10). Mengenal self assessment dalam Sistem Perpajakan Di Indonesia. Online Pajak.

Maulida, R. (2023, November 10). Mengenal self assessment dalam Sistem Perpajakan Di Indonesia. Online Pajak. https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/self-assessment-
system-pajak#:~:text=Self%20assessment%20merupakan%20sistem%20pemungutan,segala%2
Putra, S.E.,M.Si, W. E., & Sumanda S,S.E.,M.Acc.,Ak.,BKP.,CA, K. (2016). Modul ajar pengantar perpajakan.
Rianty, M. (2020). Pengantar Perpajakan. PT Awfa Smart Media.

Sutedi, A. (2022). Hukum pajak. Sinar Grafika.

Drs. Safri Nurmantu,Msi (2005). Pengantar perpajakan

Dr. Sumatriani, SE., M.Si., Ak Dr. Muhammad Iqbal, SE., M.Sc., Ak Dian Pane, S.Sos, M.AB(2023) PERPAJAKAN UNTUK VOKASI

SUKARDJI, U. (2009). pajak pertambahan nilai PPN edisi Revisi 2009. jakarta : PT RajaGrafindo Persada.