INOVASI KEBIJAKAN HUKUM IMPLEMENTASI PAJAK PROGRESIF BERBASIS “PROGRESIVE TAXATION” GUNA MENINGKATKAN WAJIB PAJAK PADA UMKM Indonesia and english
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi pajak progresif berbasis progressive taxation dalam meningkatkan jumlah wajib pajak pada sektor UMKM di Indonesia. Meskipun sektor UMKM memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian, penerimaan pajak dari sektor ini masih rendah. Salah satu faktor utama yang menghambat kepatuhan pajak adalah rendahnya literasi perpajakan dan kompleksitas prosedur administrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur, analisis kebijakan, dan wawancara dengan pelaku UMKM untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang penerapan pajak progresif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak progresif dapat meningkatkan keadilan sosial dalam perpajakan dan mengurangi ketimpangan, namun implementasinya memerlukan penyederhanaan prosedur administrasi dan peningkatan edukasi perpajakan untuk pelaku UMKM. Penggunaan teknologi digital dalam administrasi pajak juga disarankan untuk meningkatkan efisiensi dan kepatuhan pajak sektor UMKM. Kesimpulannya, inovasi kebijakan pajak progresif berpotensi meningkatkan kontribusi UMKM terhadap penerimaan pajak nasional
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
References
2. Bird, R. M., & Zolt, E. M. (2005). The challenge of tax reform in developing countries: The case of progressive taxation. International Tax and Public Finance, 12(4), 485-509. https://doi.org/10.1007/s10797-005-2014-2
3. Bird, R. M., & Wallace, S. (2002). Taxation of small businesses: What can we learn from the international experience? World Development, 30(4), 587-602. https://doi.org/10.1016/S0305-750X(02)00014-9
4. Ghatak, M., & Mani, S. (2008). The economics of progressive taxation and small business growth. Economic Development and Cultural Change, 56(2), 249-271. https://doi.org/10.1086/592654
5. Keen, M., & Slemrod, J. (2017). Optimal taxation in theory and practice. Journal of PublicEconomics, 12(6), 1167-1183. https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2017.02.00
6. Miller, R. L., & Lio, J. P. (2018). Small businesses and tax compliance: A review of the literature on progressive taxation systems in the informal economy. Journal of DevelopmentEconomics,25(5),673-686. https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2018.06.002
7. Rawls, J. (1999). A theory of justice (Revised ed.). Harvard University Press.
8. Tanzi, V., & Zee, H. H. (2000). Tax policy for developing countries. Economic Policy, 15(30), 131-163. https://doi.org/10.1111/1468-0327.00078
9. Thomas, J. A. (2006). Progressive taxation and its effects on the growth of micro-enterprises. Journal of Small Business and Enterprise Development, 13(2), 320-334. https://doi.org/10.1108/14626000610660255
10. Torgler, B., & Schneider, F. (2007). The impact of tax morale and institutional quality on tax compliance: A review of the literature. Public Finance Review, 35(5), 317-343. https://doi.org/10.1177/1091142107304933
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. (2008). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133.
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. (2007). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 75.
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Final bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. (2018). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 62.