Analisis Paradigma Pengelolaan Aset Pemerintah: Investasi Public, Investasi Komersial, Ataukah Investasi Social?
Main Article Content
Abstract
Pengelolaan aset pemerintah daerah merupakan elemen kunci dalam mewujudkan tata kelola keuangan publik yang efektif serta mendukung pembangunan berkelanjutan. Namun, peningkatan nilai aset tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemanfaatannya. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi paradigma pengelolaan aset Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dengan menelaah apakah aset daerah diposisikan sebagai investasi publik, investasi komersial, atau investasi sosial. Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini menggali data melalui wawancara, observasi lapangan, serta telaah dokumen resmi mengenai pengelolaan aset daerah. Analisis dilakukan dengan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña, serta validitas temuan diperkuat melalui triangulasi sumber dan metode.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan aset masih didominasi paradigma investasi publik, yang mencapai 68% dari total aset, terutama berupa jalan, jaringan irigasi, gedung, dan fasilitas layanan dasar. Namun, orientasi ini tidak diikuti efektivitas pemanfaatan, tercermin dari meningkatnya nilai aset rusak berat dan stagnannya kontribusi aset terhadap PAD. Aset komersial hanya berkontribusi 0,5% dari total aset, dengan asset turnover rendah, meskipun wilayah memiliki potensi ekonomi tinggi melalui sektor pariwisata. Sementara itu, investasi sosial juga belum optimal, terlihat dari terbatasnya dampak sosial sentra IKM dan pasar tradisional. Temuan ini menegaskan perlunya reposisi paradigma pengelolaan aset ke arah yang lebih seimbang dengan memperkuat pemanfaatan aset publik, memperluas skema kerja sama komersial inovatif, serta meningkatkan kapasitas aset sosial untuk mendorong pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian merekomendasikan penguatan manajemen siklus hidup aset, optimalisasi aset strategis berbasis kemitraan, digitalisasi sistem aset, serta peningkatan kapasitas SDM pengelola aset daerah.
Article Details

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
References
Dwijayanti, S. P. F., Rahardjo, H., Widyaningdyah, A. U., Nugraheni, B. D., & Sofian, S. (2023). Pendampingan Penyusunan Model Bisnis Canvas Sebagai Strategi Kemandirian Pendanaan Di Yayasan Sos Desa Taruna. Peka: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 6(2), 174–184. https://doi.org/10.33508/peka.v6i2.5173
Hamizar, A. (2023). Pengaruh Faktor Sosial Dan Etika Dalam Perilaku Pengambilan Keputusan Investasi: Studi Kasus Pada Investasi Keuangan Syariah. Amal: Jurnal Ekonomi Syariah, 5(01), 59–69. https://doi.org/10.33477/eksy.v5i01.5478
Hanis, M. H., Trigunarsyah, B., & Susilawati, C. (2010). PUBLIC MANAGEMENT FRAMEWORK FOR LOCAL GOVERNMENTS: OPPORTUNITIES AND CHALLANGES FOR PUBLIC ASSET MANAGERS. June, 1–2.
Hasbi, M., Muhammad, H., Trigunarsyah, H., & Susilawati, B. (2010). Elements of Public Asset Management Framework for Local Governments in Developing Countries. September 2014. https://doi.org/10.13140/2.1.1056.3840
Kemendagri. (2021). Berita Negara. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021, 151(2), 10–17.
Kemendagri. (2024). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Permendagri, 1–140.
Mahmudi. (2019). Akuntansi Sektor Publik (Revisi). UII Press.
Margaretha, M., Ghena, Silvana, M., Carcaria, M., & Wellem, I. (2025). OPTIMALISASI PEMANFAATAN ASET TANAH DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SIKKA. Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran, 8, 5771–5777. http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp
Miles, M. ., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook (U. Press (ed.); 3rd ed.). SAGE Publications.
Puspitarini, I., & Maulana, F. (2021). Analisis Kinerja Aset Desa Dari Perspektif Kerangka Manajemen Aset Publik (Studi Kasus Desa Labruk Lor, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang). Bina Ekonomi, 25(1), 57–75. https://doi.org/10.26593/be.v25i1.5174.57-75
Siregar, D. (2004). Manajemen Aset Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan Secara Nasional dalam Konteks Kepala Daerah Sebagai CEO’S pada Era Globalisasi dan Otonomi Daerah. PT. Gramedia Pustaka Utama.
Solangi, Y. A., Alyamani, R., Asghar, M., Ali, S., & Magazzino, C. (2025). The Impact of Social Investment and Green Finance on Sustainable Development: Evidence From Emerging Market Economies. Sustainable Development, 33(3), 4366–4379. https://doi.org/10.1002/sd.3353
Syarkani, Y. (2025). DANANTARA: MANAJEMEN ASET DAN KEUANGAN NEGARA (Y. Syarkani (ed.); 1st ed.). CV. AE MEDIA GRAFIKA. https://books.google.co.id/books?id=slmVEQAAQBAJ&printsec=copyright&hl=id#v=onepage&q&f=false
Umam, K. (2025). Analisis Peran Anggaran Kepariwisataan Dalam Mendukung Peningkatkan Pendapatan Daerah Pada Sektor Pariwisata Kek Mandalika. Jurnal Aplikasi Perpajakan, 6(1), 1–16. https://doi.org/10.29303/jap.v6i1.114
Wahyuni, S., Soesilo, S., & Diartika, F. (2021). Pola Kerjasama Pengelolaan Aset Budaya Dengan Analisis Stakeholder di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas, 5(3), 257–274. https://doi.org/10.12962/j26151847.v5i3.15362
Wijaya, T. N., & Hamidah, H. (2018). Institusionalisasi Paradigma Revenue Center Untuk Pengelolaan Aset Negara Yang Optimal (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Surabaya). Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi, 17(2), 173–190. https://doi.org/10.25105/mraai.v17i2.2541